Pos-Solo,- Jakarta - Saat ini, tim transisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah menyusun kabinet pemerintahan yang akan menjabat pada masa bakti 2014-2019 mendatang.
Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan ada beberapa kriteria ideal untuk menjadi menteri sebagai kepanjangan tangan presiden didalam kementerian.
Beberapa kriteria yang diharapkan oleh pengusaha antara lain menteri bukan kader partai yang militan tetapi hanya sebagai simpatisan. "Boleh kader partai, tapi bukan yang militan jadi bisa tetap profesional," ujarnya pada fokus diskusi Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi-JK di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat (27/8/2014).
Kemudian, menteri tidak boleh mendapat intervensi dari partai politik dan tidak memiliki agenda terselubung. "Beberapa manteri saat ini merupakan mantan petinggi partai, adan mereka ada kepentingan," lanjutnya.
Selain itu, menteri harus punya kapabilitas, kapasitas, leadership, memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai denga kementerian yang dipimpin, punya latar belakang berorganisasi, harus dikenal dengan dunia usaha serta mampu berkoordinasi secara baik dengan kementerian lain.
"Dia harus punya track record dan dikenal dunia usaha. Juga punya koordinasi yang baik dengan kementerian lain. Sekarang ego masing-masing kementerian tinggi sehingga ada aturan berbenturan dan ini memberatkan dunia usaha," jelasnya.
HIPPI juga mengajukan nama-nama yang dianggap pantas untuk menjabat sebagai menteri dalam kabinet mendatang, antara lain Chairul Tanjung, Muhammad Lutfi, Chatib Basri, Suryo Bambang Sulisto, Erwin Aksa, Eddy Kuntadi, Suryani Sidik Motik, Sandiaga S Uno, Mahendra Siregar, Gita Wirjawan, Bayu Krisnamurthi, James Riyadi, Racmat Gobel, Chris Canter, Aviliani, Haryadi Sukamdani, Bustanul Arifin, Irianto Simbolon, Abdul Wahab Bangkona, Ilham Akbar Habibie dan Faisal basri.
"Tiga menteri ini bisa tetap dipertahankan, seperti Pak Menko meski menjabat hanya 3-4 bulan tapi bisa langsung proaktif dan berkomunikasi langsung dengan masalah dunia usaha, seperti mewajibkan transaksi dalam rupiah dan tahun ini juga tidak ada gejolak harga sembako. Mereka responsif dan kerja yang bagus," ujarnya,-
Afif Yulma Putra,- sumber : liputan6
8/27/2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment