"Saya tanya apakah GBK mau diurus oleh pemprov DKI, tapi ternyata beliau berpandangan lain," ujar Imam, Senin, (8/12/2014).
Menimpali apa yang dikatakan Imam, Ahok yang sebelumnya sering berkata keras dan meminta agar pengelolaan GBK diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta kala Menpora masih dijabat oleh Roy Suryo, justru saat ini mendukung agar stadion terbesar di Indonesia itu dikelola oleh pemerintah pusat melalui Menpora.
" Saya pikir venue stadion utama di GBK itu kan harusnya memang dikelola oleh pusat. Tapi saya pikir enggak cocok kalau di bawah oleh Setneg, harusnya di bawah Kemenpora," ucap Ahok.
Sedangkan untuk pengelolaaan wilayah hijau dan infrastruktur di sekitar stadion, ia berharap pemerintah pusat menyerahkan pengelolaannya kepada Pemprov DKI.
"Nah kalau soal properti dan daerah hijaunya itu biar DKI yang rapikan. Jadi kita gabung (DKI dan Kemenpora). Kalau di Setneg seperti ini kan bingung, ini bukan tupoksinya (Setneg) kok," kata Ahok.
Terkait dengan sikapnya yang lebih melunak, Ahok mengungkapkan, memang semestinya pengelolaan GBK diserahkan ke pemerintah pusat karena stadion yang diresmikan oleh Bung Karno itu merupakan simbol sejarah nasional bangsa.
"Ini kan stadion besar, ada sejarahnya, saya pikir yang paling pantas itu ya Kemenpora(yang berhak untuk mengelola), termasuk hotel atlet segala macem, kalau di bawah Setneg bingung, kan bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya," ujar Ahok. (Lukman)
Terkait dengan sikapnya yang lebih melunak, Ahok mengungkapkan, memang semestinya pengelolaan GBK diserahkan ke pemerintah pusat karena stadion yang diresmikan oleh Bung Karno itu merupakan simbol sejarah nasional bangsa.
"Ini kan stadion besar, ada sejarahnya, saya pikir yang paling pantas itu ya Kemenpora(yang berhak untuk mengelola), termasuk hotel atlet segala macem, kalau di bawah Setneg bingung, kan bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya," ujar Ahok. (Lukman)
0 komentar:
Post a Comment